Polemik PAW Anggota DPRD Ciamis: Klaim Sepihak WD Dinilai Prematur, PAC Purwadadi Tegaskan Mekanisme Pusat

CIAMIS – Proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Ciamis, saudara NZ, yang saat ini tengah tersandung persoalan hukum, memicu dinamika politik yang tajam di internal partai. Di tengah ketidakpastian keputusan resmi, muncul sosok caleg dari dapil yang sama, WD, yang secara terbuka menunjukkan kepercayaan diri berlebihan akan melenggang mulus menggantikan posisi NZ.

Namun, sikap optimisme WD tersebut kini menuai kritik tajam. Banyak pihak menilai kepercayaan diri tersebut tidak memiliki landasan yang kuat, mengingat mekanisme PAW merupakan kewenangan mutlak Dewan Pimpinan Pusat (DPP), bukan keputusan yang bisa diatur di level Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Langkah WD yang santer disebut melakukan manuver di tingkat lobi-lobi DPC dinilai banyak kalangan sebagai tindakan prematur. Sejumlah pengamat politik lokal menyebut bahwa melompatinya wewenang pusat dan mengabaikan mekanisme partai di tingkat grassroot bisa menjadi bumerang bagi yang bersangkutan.

Solidaritas PAC: Suara Akar Rumput Menjadi Penentu

Di tengah keriuhan klaim tersebut, Ketua PAC Purwadadi, Saefurrahmat, angkat bicara untuk menertibkan narasi yang berkembang. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan PAC-PAC lain di wilayah tersebut untuk memastikan proses PAW berjalan sesuai prosedur dan aspirasi akar rumput.

"Saudara WD terlalu dini merasa sudah di atas angin hanya dengan melakukan lobi di tingkat DPC. Keputusan akhir ada di DPP. Kami di level PAC telah membangun soliditas yang kuat dan telah mendapatkan afirmasi langsung dari DPP terkait proses ini," tegas Saefurrahmat.

Lebih lanjut, Saefurrahmat memberikan peringatan keras bahwa siapa pun figur yang nantinya akan menggantikan posisi NZ, harus mendapatkan restu dan legitimasi dari PAC. Menurutnya, PAC adalah garda terdepan yang memahami peta kekuatan dan kebutuhan konstituen di lapangan.

"Kami tidak akan membiarkan keputusan PAW diambil secara sepihak atau hanya berdasarkan lobi-lobi elit yang tidak mempertimbangkan aspirasi PAC. Siapa pun yang nanti duduk di kursi PAW, wajib memiliki restu dari PAC. Tanpa dukungan akar rumput, legitimasi politis pengganti tersebut akan sangat lemah di mata konstituen," tambah Saefurrahmat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi dari DPP terkait siapa yang akan mengisi kekosongan kursi tersebut. Ketegangan antara manuver elit di DPC dan tuntutan soliditas dari para ketua PAC diprediksi akan terus berlanjut hingga surat keputusan dari pusat diterbitkan.